Pinjaman online semakin mudah diakses. Hanya bermodal ponsel, kebutuhan dana yang mendesak bisa terasa selesai dalam hitungan menit.
Masalahnya, kemudahan mendapatkan pinjaman tidak selalu berarti seseorang sudah siap mengelola utang.
Di Surabaya, persoalan ini menjadi semakin relevan. OJK bersama Pemkot Surabaya bahkan secara khusus mendorong penguatan literasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjebak pinjol ilegal, investasi bodong, hingga berbagai modus penipuan digital.
Jadi, apakah pengawasan OJK saja cukup?
Pinjaman online sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk.
Layanan fintech lending yang berizin dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana, selama digunakan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
Persoalannya muncul ketika masyarakat tidak bisa membedakan layanan legal dan ilegal.
Berdasarkan data Satgas PASTI OJK yang disampaikan OJK Jatim pada September 2025, terdapat 1.840 entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan secara nasional, terdiri dari 1.556 pinjol ilegal dan 284 investasi ilegal.
Di Jawa Timur sendiri, OJK mencatat 1.275 laporan terkait praktik keuangan ilegal, dengan 1.036 laporan berkaitan dengan pinjol ilegal. Yang menarik, Surabaya disebut sebagai daerah dengan jumlah laporan terbanyak di Jawa Timur, disusul Sidoarjo, Malang, dan Gresik.
Angka tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan digital perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk mengenali risikonya.
OJK memang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan sekaligus edukasi dan perlindungan konsumen. Namun, masyarakat tetap menjadi garis pertahanan pertama ketika menerima tawaran pinjaman melalui WhatsApp, media sosial, SMS, atau aplikasi yang tidak jelas asal-usulnya.
Karena itu, literasi finansial menjadi sama pentingnya dengan pengawasan.
Pemkot Surabaya dan OJK Jatim sebelumnya bahkan melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai agen literasi keuangan. Tujuannya agar informasi mengenai pinjol ilegal, investasi bodong, dan penipuan keuangan dapat disebarkan lebih luas di tingkat masyarakat.
Strategi ini menarik karena literasi finansial tidak berhenti di seminar atau sosialisasi. Informasi diharapkan bisa menyebar dari satu warga ke warga lainnya.
Ada satu hal yang sering keliru dipahami.
Literasi finansial bukan berarti masyarakat harus takut menggunakan pinjaman.
Justru sebaliknya, masyarakat perlu mampu mengambil keputusan keuangan dengan sadar.
Sebelum mengambil pinjaman, misalnya, seseorang perlu mengetahui: apakah penyedia pinjaman memiliki izin; berapa total biaya yang harus dibayar; berapa lama tenor pinjaman; apakah cicilan sesuai dengan kemampuan membayar; untuk apa dana tersebut digunakan; dan apa konsekuensinya jika terjadi keterlambatan pembayaran.
Dengan begitu, keputusan meminjam tidak hanya didasarkan pada kalimat “butuh uang sekarang”, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan beberapa bulan ke depan.
Surabaya merupakan kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Masyarakatnya memiliki akses luas terhadap perbankan, fintech, investasi, pembayaran digital, hingga berbagai produk pembiayaan.
Namun, semakin banyak pilihan keuangan juga berarti semakin besar kebutuhan untuk memahami setiap produk.
OJK sendiri menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan harus berjalan bersama literasi. Dalam kegiatan inklusi keuangan di Surabaya, OJK juga menyoroti bahwa akses terhadap layanan keuangan perlu dibuat aman dan berdaya guna, bukan sekadar mudah dijangkau.
Inilah tantangan sebenarnya.
Jangan sampai masyarakat sudah financially included, tetapi belum financially literate.
Artinya, seseorang mungkin sudah memiliki rekening bank, menggunakan e-wallet, membeli produk investasi, atau mengambil pinjaman digital, tetapi belum memahami biaya, risiko, dan konsekuensi dari produk tersebut.
Pengawasan terhadap pinjol memang penting untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman.
Tetapi dalam jangka panjang, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola uangnya sendiri.
Mulai dari membuat anggaran sederhana, membangun dana darurat, membedakan kebutuhan dan keinginan, memahami bunga serta biaya pinjaman, sampai mengevaluasi kemampuan membayar utang.
Karena tujuan literasi finansial bukan sekadar membuat seseorang tidak tertipu.
Lebih jauh dari itu, literasi finansial membantu seseorang membuat keputusan keuangan yang lebih rasional.
Surabaya tidak kekurangan akses terhadap layanan keuangan. Tantangannya sekarang adalah memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang sebanding dengan kemudahan akses tersebut.
OJK dapat memperkuat pengawasan. Pemerintah dapat memperluas edukasi. Masyarakat dapat lebih berhati-hati.
Namun, keputusan terakhir tetap berada di tangan pengguna.
Sebelum klik “Ajukan Pinjaman”, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu ditanyakan:
“Aku benar-benar membutuhkan pinjaman ini, atau hanya sedang membutuhkan solusi cepat?”
Karena semakin mudah uang dipinjam, semakin penting kemampuan untuk mengelolanya.
